SIM Keliling Depok Jumat 15 Maret, Hadir Di 2 Lokasi

Pelayanan SIM Keliling. (Foto: Putu Wahyu Rama/RM)
Pelayanan SIM Keliling. (Foto: Putu Wahyu Rama/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka – Bagi warga Kota Depok yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), dapat mengunjungi Satpas atau pelayanan SIM Keliling Polrestro Depok yang sudah disediakan.

Jadwal layanan SIM keliling Polrestro Depok beroperasi di dua lokasi.Berikut ini lokasi jadwal SIM keliling Depok hari ini:

Lokasi 1 : Podomoro Golf Jalan Raya Bojong Nangka Cimanggis

Lokasi 2 : Cimanggis Square Jalan Raya Bogor Cimanggis Depok

Pendaftaran perpanjangan SIM keliling Depok hari ini dibuka mulai pukul 07.00 WIB hingga 12.00 WIB.

Layanan SIM Keliling Polrestro Depok hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis. Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan penerbitan seperti SIM Baru.

Untuk biaya perpanjangan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp 80.000,– untuk perpanjangan SIM A dan Rp 75.000,- untuk perpanjangan SIM C.

Syarat perpanjangan SIM A atau C sebagai berikut:

1. Asli dan Foto Kopi KTP yang masih berlaku 2 lembar,

2. Foto Kopi SIM lama dan SIM asli,

3. Tes Psikologi SIM,

4. Surat Keterangan Sehat,.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan di jalan raya wajib mengantongi SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Ketentuan berlaku untuk pengendara yang tidak memiliki SIM diatur dalam Pasal 281. Demikian informasi pelayanan SIM Keliling Polrestro Depok semoga bermanfaat.https://tanyakanpada.com/

Imsak Jakarta Jam Berapa Hari Ini Jumat 15 Maret 2024? Berikut Jadwal Lengkapnya

Ilustrasi waktu Imsak untuk wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi hari ini, Jumat (15/3). Foto: Unsplash.com/Masjid Pogung Dalangan
Ilustrasi waktu Imsak untuk wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi hari ini, Jumat (15/3). Foto: Unsplash.com/Masjid Pogung Dalangan

RM.id  Rakyat Merdeka – Pertanyaan soal imsak Jakarta jam berapa kerap muncul setiap momen sahur. Untuk menentukan kapan waktu berhenti makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa.

Sebelum itu, perlu juga diketahui terlebih dahulu tentang batas sahur imsak atau subuh secara seksama. Agar tidak salah dalam menetapkan batas waktu berhenti makan dan minum.

Waktu imsak yang biasanya sekitar 10 menit sebelum Subuh ini sebenarnya dimaksudkan untuk umat Islam yang hendak berpuasa agar segera menyelesaikan sahurnya dan berhati-hati karena sudah mendekati eakru shalat subuh sebagai batas larangan makan minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.

Penentuan waktu Imsak ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

“Dari Qatadah, dari Anas bahwa Nabiyullah SAW dan Zaid bin Tsabit bersantap sahur. Setelah rampung dari santap sahur mereka, Nabi SAW berdiri untuk sholat, kemudian beliau sholat. Kami bertanya kepada Anas, ‘Berapa lama antara rampungnya mereka dari santap sahur dan masuknya mereka ke dalam sholat?’ Ia berkata, ‘Kira-kira sepanjang seseorang membaca 50 ayat’.”

Namun, Anda masih tetap diperbolehkan melanjutkan sahur atau makan minum meskipun waktu imsak sudah tiba dan azan Subuh mulai berkumandang. Sebagaimana hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

“Jika salah seorang di antara kalian mendengar adzan sedangkan wadahnya masih di tangan, maka janganlah dia meletakkannya hingga dia memenuhi kebutuhan dari makanannya” (HR. Abu Dawud).

Untuk jadwal imsak di Jakarta hari ini, Jumat (15/3) adalah pukul 04.33 WIB. Waktu imsak di Jakarta sama dengan di Bogor, Depok, dan Tangerang. Hanya Bekasi satu menit lebih cepat yakni pukul 04.32 WIB.

Berikut rincian jadwal imsakiyah untuk wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) hari ini selengkapnya:

Jakarta

  • Imsak: 04.33
  • Subuh: 04.43
  • Terbit: 05.54
  • Duha: 06.21
  • Zuhur: 12.05
  • Asar: 15.12
  • Magrib: 18.09
  • Isya: 19.17

Bogor

  • Imsak: 04.33
  • Subuh: 04.43
  • Terbit: 05.50
  • Duha: 06.22
  • Zuhur: 12.05
  • Asar: 15.13
  • Magrib: 18.13
  • Isya: 19.18

Depok

  • Imsak: 04.33
  • Subuh: 04.43
  • Terbit: 05.54
  • Duha: 06.22
  • Zuhur: 12.05
  • Asar: 15.12
  • Magrib: 18.09
  • Isya: 19.18

Tangerang

  • Imsak: 04.33
  • Subuh: 04.43
  • Terbit: 05.55
  • Duha: 06.22
  • Zuhur: 12.06
  • Asar: 15.13
  • Magrib: 18.10
  • Isya: 19.18

Bekasi

  • Imsak: 04.32
  • Subuh: 04.42
  • Terbit: 05.53
  • Duha: 06.21
  • Zuhur: 12.04
  • Asar: 15.11
  • Magrib: 18.08
  • Isya: 19.17

Lafadz Niat Puasa Ramadhan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin ‘an ada’i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta’ala.

Artinya:

Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadhan tahun ini, karena Allah Ta’ala.https://tanyakanpada.com/

Dokter Hasto: Data Kependudukan Harus Hidup, Sehingga Kita Bergerak

Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo (tengah) membuka Rakornis Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2024, di Hotel Santika, Belitung, Bangka Belitung, Selasa malam (20/2). (Foto: Dok. BKKBN)
Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo (tengah) membuka Rakornis Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2024, di Hotel Santika, Belitung, Bangka Belitung, Selasa malam (20/2). (Foto: Dok. BKKBN)

RM.id  Rakyat Merdeka – Index Dependency Ratio (rasio indeks ketergantungan) Indonesia tahun 2020 sebesar 44,33 persen. Ini berarti periode puncak bonus demografi di negara ini bukan terjadi pada 2030, tetapi di tahun 2020.

“Angka Index Dependency Ratio setelah itu naik terus. Dihitung dengan cara apa pun hasilnya sama. Jadi, periode puncak bonus demografi Indonesia terjadi di 2020,” ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, dalam arahannya di kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2024, di Hotel Santika, Belitung, Bangka Belitung, Selasa malam (20/2).

Dalam rakor yang mengangkat tema “Pembangunan Berwawasan Kependudukan Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045” itu, dokter Hasto mengingatkan, jangan sampai middle income trap jadi kenyataan. “Kalau pendapatan per kapita tidak naik, di tahun 2040 jadi apa kita. Harus ada perubahan yang signifikan dan settle for excellence,” ucapnya.

Melalui laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertajuk Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020, diketahui proyeksi penambahan jumlah penduduk produktif hampir 10 juta orang pada 2025, dengan jumlahnya mencapai 196,13 juta orang. Rasio ketergantungannya justru diproyeksikan menurun tipis, yakni 44,02 persen. Penambahan jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan berkisar 2-4 juta penduduk setiap lima tahun sekali.

Namun, pada 2045 dan 2050, proyeksi penambahan jumlah penduduk tidak meningkat signifikan, dari 213,18 juta orang pada 2045 menjadi 213,41 juta orang pada 2050. Begitu juga dengan proyeksi rasio ketergantungannya yang menunjukkan kenaikan, sekira 1-2 persen tiap lima tahun sekali. Proyeksi rasio ketergantungan akan naik cukup tinggi pada 2050, mencapai 54,13 persen.

Indonesia diyakini akan menjadi salah satu negara dengan angkatan kerja terbanyak di Asia. Pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami kenaikan, karena jumlah penduduk usia tua pun meningkat.

Menurut dokter Hasto, data kependudukan harus dihidupkan. “Data dihidupkan, sehingga kita cemas dan bergerak. Seperti pesan Pak Presiden, hidupkan data, Gubernur/Bupati takut lihat data, atau gembira lihat data. Ini artinya datanya hidup,” ucapnya.

Dokter Hasto juga menyinggung keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Katanya, BKKBN punya Kampung KB di setiap desa. Semua kampung diarahkan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

“Saya titip Kampung Keluarga Berkualitas menjadi pusat kegiatan. Tidak hanya Rumah Dataku, tapi untuk data lain. Dipakai juga untuk stunting, demo masak, Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting). Ada juga Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Dan sekarang kita harus betul memikirkan kesiapan remaja untuk menjadi keluarga, masalah seksualitas remaja, kesehatan reproduksi,” urainya.

Dia lalu eraya menitip pesan. “Tolong mindset dirubah. Kampung Keluarga Berkualitas dicicil dari bangku sekolah. Ini saya titip,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan peluncuran Population Clock, sistem yang dapat melihat pertumbuhan jumlah populasi di Indonesia secara real time, berapa jumlah yang lahir dan yang meninggal.

Hadir Pj Bupati Belitung Yuspian, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, jajaran Eselon II di Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, dan seluruh pegawai Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Perwakilan Provinsi di seluruh Indonesia.https://tanyakanpada.com/

Dana Replanting Sawit Mau Ditambah, Penyelesaian Ketelanjuran Lahan Dikebut

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Humas Ekon)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Humas Ekon)

RM.id  Rakyat Merdeka – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti beberapa poin krusial dari rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, terkait isu penting mengenai kebijakan sawit di Indonesia.

Salah satunya, realisasi program penanaman kembali (replanting) sawit, yang hanya mencapai 30 persen dari target 180 ribu hektare.

Airlangga menekankan, salah satu penghambat utama realisasi replanting sawit adalah regulasi yang mempersulit pekebun rakyat.

“Tadi diminta untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri Pertanian, karena sawah atau kebun rakyat tidak bisa replanting karena harus memenuhi dua hal. Selain sertifikat, juga harus ada rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” papar Airlangga

Pemerintah berencana meningkatkan dana replanting sawit, dari Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta per hektare.

Kenaikan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekebun, selama masa tanam baru yang memerlukan waktu hingga empat tahun untuk berbuah.

Dengan dana yang lebih besar, pekebun diharapkan dapat mengatasi kesulitan finansial, selama menunggu tanaman baru berproduksi.

“Dari hasil kajian naskah akademik dan hasil komunikasi dengan para pekebun, untuk replanting, mereka baru bisa berbuah di tahun keempat. Sehingga, kalau dananya Rp 30 juta, itu hanya cukup untuk hidup di tahun pertama. Beli bibit dan hidup di tahun pertama,” jelas Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga menyoroti permasalahan ketelanjuran lahan, yang masih menjadi hambatan bagi pekebun rakyat.

Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tapi belum terlaksana dengan baik.

Rapat juga membahas rencana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk memberikan beasiswa kepada keluarga pekebun, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun rakyat.

“Rapat akan dilanjutkan untuk membahas isu-isu tersebut dan menetapkan langkah-langkah konkret,” pungkas Airlangga.https://tanyakanpada.com/

Dorong UMK Binaan Naik Kelas, Srikandi PLN Gelar Pelatihan Dasar Hukum Bisnis

Ketua Srikandi PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Meyrina Paulina Turambi  dalam kesempatannya di Seminar International Womens Day di hadapan pegiat UMK perempuan. (Foto: Dok. PLN)
Ketua Srikandi PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Meyrina Paulina Turambi dalam kesempatannya di Seminar International Womens Day di hadapan pegiat UMK perempuan. (Foto: Dok. PLN)

RM.id  Rakyat Merdeka – PT PLN (Persero) menyelenggarakan pelatihan dasar hukum berbisnis kepada para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Binaan PLN.

Pelatihan ini terselenggara pada seminar International Women’s Day yang diinisiasi oleh Srikandi PLN bekerja sama dengan Hadiputranto, Hadinoto & Patners (HHP) Law Firm, Jumat (1/3/2024).

Seminar kali ini merupakan salah satu rangkaian dari 3 seminar kerja sama dengan HHP Law Firm sepanjang 2024 yang akan diikuti oleh 90 UMK perempuan di Jakarta.

Pada pelatihan pertama ini diikuti oleh 30 UMK Hub Jakarta Binaan PLN.

“Senang sekali mendapatkan ilmu tentang hukum bisnis. Jadi kita tidak mudah kena tipu dan lebih percaya diri dalam menjalankan usaha,” kata Rina, salah satu peserta.

Rina mengatakan dirinya sangat terbantu karena bisa berkonsultasi melalui tanya jawab interaktif dalam seminar tersebut.

Ia dan puluhan peserta lainnya sangat antusias mengikuti seminar dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang kompeten di bidang hukum bisnis.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, perseroan berkomitmen mendukung kemajuan sektor UMK, termasuk UMK yang digawangi perempuan.

Menurut dia, ketangguhan perempuan dalam mengawal perubahan di berbagai sektor perlu mendapat dukungan pelatihan dan pengembangan.

“Melalui perannya dalam pengarusutamaan gender, Srikandi PLN peduli kepada UMK agar lebih memahami hukum berbisnis dan kemandirian perempuan dalam menjalankan bisnis UMK sehingga menjadikan pilar ekonomi Indonesia semakin kuat,” ungkap Darmawan dalam keterangannya, Senin (11/3/2024).

Darmawan menambahkan, peran perempuan sangat besar dalam menopang ekonomi nasional karena sebagian besar pelaku UMK adalah perempuan.

Selain itu, UMK menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Saya sangat optimistis bahwa perempuan bisa mendorong peran UMK dalam meningkatkan taraf hidup keluarganya maupun turut serta dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Darmawan.

Sementara itu, Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly sekaligus Ketua umum Srikandi PLN menjelaskan, program Srikandi PLN merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menerapkan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG).

Program ini pun bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan HHP Law Firm.

“Program ini adalah aksi nyata kontribusi berbagi ilmu bagi UMK perempuan. Sehingga lebih tangguh dalam menjalankan usahanya, untuk membantu perekonomian keluarga,” ujar Sinthya.

Dalam pelatihan tersebut, berbagai pengetahuan dasar terkait hukum dalam berbisnis dijelaskan langsung oleh para ahli. Mulai dari bentuk usaha, hak dan kewajiban pekerja, utang piutang, serta persaingan usaha.https://tanyakanpada.com/

Datangi Kawasan Industri Balaraja, Andi Gani Kampanyekan Ganjar-Mahfud ke Ribuan Buruh

Waketum TPN Ganjar-Mahfud, Andi Gani Wea saat mensosialisasikan program Ganjar-Mahfud ke Kawasan Industri Balaraja, Tangerang, Selasa (16/1/2024). (Foto: Istimewa)
Waketum TPN Ganjar-Mahfud, Andi Gani Wea saat mensosialisasikan program Ganjar-Mahfud ke Kawasan Industri Balaraja, Tangerang, Selasa (16/1/2024). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka – Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Ganjar yang juga Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Andi Gani Nena Wea semakin militan blusukan ke kawasan-kawasan industri demi memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Setelah Kawasan Industri Kapuk, Cikupa, Karawang, dan Margaasih, Andi Gani kini gerilya ke Kawasan Industri Balaraja, Tangerang, Selasa (16/1/2024).

Ia bertemu dengan ribuan buruh yang bekerja di Kawasan Industri Balaraja.

Dalam konsolidasinya, Andi Gani didampingi Ketua Relawan Buruh Sahabat Ganjar Provinsi Banten Ahmad Supriadi, dan tokoh-tokoh buruh Tangerang lainnya.

“Banyak dari buruh mengeluhkan sistem pengupahan, kontrak Kerja, sistem kerja outsourcing yang selama ini dianggap tidak adil,” kata Andi Gani.

Andi Gani menegaskan, Ganjar dalam beberapa kesempatan menyampaikan kesiapannya untuk merevisi aturan ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada buruh jika terpilih menjadi presiden nanti.

Ia memastikan dukungan buruh untuk Ganjar-Mahfud MD tak perlu diragukan. Dapat dipastikan maksimal dan all out untuk mengantarkan kemenangan Ganjar-Mahfud MD.

Andi Gani sangat yakin Ganjar-Mahfud MD akan mendapatkan dukungan all out dari buruh Indonesia. Karena, pasangan Ganjar-Mahfud MD terlihat paling jelas akan memajukan kesejahteraan buruh.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Gani juga mensosialisasikan visi misi serta program Ganjar-Mahfud untuk buruh Indonesia seperti penciptaan 17 juta lapangan kerja baru, merevisi aturan-aturan ketenagakerjaan yang tidak berkeadilan, dan mendukung pertumbuhan usaha ultra mikro dan UMKM.

Andi Gani menilai, Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang cocok dan dapat memperjuangkan kesejahteraan buruh.

“Kami melihat teman-teman buruh sangat antusias memenangkan Ganjar-Mahfud. Karena pasangan ini paling ideal yang dibutuhkan kaum buruh, salah satunya dalam penegakan hukum dan menciptakan peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.

Dirinya juga meminta buruh ikut berpartisipasi aktif dan ikut ambil bagian penting dalam Pemilu 2024 sekaligus membantu mensosialisasikan program-program Ganjar-Mahfud ke buruh serta seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk diketahui, Andi Gani saat ini juga memimpin Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang merupakan konfederasi buruh terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota.

Dirinya juga memimpin Konfederasi Buruh ASEAN (ATUC) yang rajin turun ke kawasan-kawasan industri untuk mengenalkan visi misi serta program Ganjar-Mahfud MD.

Tak hanya ke kawasan industri, Andi Gani juga tak segan door to door kerumah warga agar masyarakat bisa mengenal lebih dekat sosok Ganjar-Mahfud.https://tanyakanpada.com/

Datangi Kawasan Industri Balaraja, Andi Gani Kampanyekan Ganjar-Mahfud ke Ribuan Buruh

Waketum TPN Ganjar-Mahfud, Andi Gani Wea saat mensosialisasikan program Ganjar-Mahfud ke Kawasan Industri Balaraja, Tangerang, Selasa (16/1/2024). (Foto: Istimewa)
Waketum TPN Ganjar-Mahfud, Andi Gani Wea saat mensosialisasikan program Ganjar-Mahfud ke Kawasan Industri Balaraja, Tangerang, Selasa (16/1/2024). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka – Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Ganjar yang juga Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Andi Gani Nena Wea semakin militan blusukan ke kawasan-kawasan industri demi memenangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Setelah Kawasan Industri Kapuk, Cikupa, Karawang, dan Margaasih, Andi Gani kini gerilya ke Kawasan Industri Balaraja, Tangerang, Selasa (16/1/2024).

Ia bertemu dengan ribuan buruh yang bekerja di Kawasan Industri Balaraja.

Dalam konsolidasinya, Andi Gani didampingi Ketua Relawan Buruh Sahabat Ganjar Provinsi Banten Ahmad Supriadi, dan tokoh-tokoh buruh Tangerang lainnya.

“Banyak dari buruh mengeluhkan sistem pengupahan, kontrak Kerja, sistem kerja outsourcing yang selama ini dianggap tidak adil,” kata Andi Gani.

Andi Gani menegaskan, Ganjar dalam beberapa kesempatan menyampaikan kesiapannya untuk merevisi aturan ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada buruh jika terpilih menjadi presiden nanti.

Ia memastikan dukungan buruh untuk Ganjar-Mahfud MD tak perlu diragukan. Dapat dipastikan maksimal dan all out untuk mengantarkan kemenangan Ganjar-Mahfud MD.

Andi Gani sangat yakin Ganjar-Mahfud MD akan mendapatkan dukungan all out dari buruh Indonesia. Karena, pasangan Ganjar-Mahfud MD terlihat paling jelas akan memajukan kesejahteraan buruh.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Gani juga mensosialisasikan visi misi serta program Ganjar-Mahfud untuk buruh Indonesia seperti penciptaan 17 juta lapangan kerja baru, merevisi aturan-aturan ketenagakerjaan yang tidak berkeadilan, dan mendukung pertumbuhan usaha ultra mikro dan UMKM.

Andi Gani menilai, Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang cocok dan dapat memperjuangkan kesejahteraan buruh.

“Kami melihat teman-teman buruh sangat antusias memenangkan Ganjar-Mahfud. Karena pasangan ini paling ideal yang dibutuhkan kaum buruh, salah satunya dalam penegakan hukum dan menciptakan peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.

Dirinya juga meminta buruh ikut berpartisipasi aktif dan ikut ambil bagian penting dalam Pemilu 2024 sekaligus membantu mensosialisasikan program-program Ganjar-Mahfud ke buruh serta seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk diketahui, Andi Gani saat ini juga memimpin Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang merupakan konfederasi buruh terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota.

Dirinya juga memimpin Konfederasi Buruh ASEAN (ATUC) yang rajin turun ke kawasan-kawasan industri untuk mengenalkan visi misi serta program Ganjar-Mahfud MD.

Tak hanya ke kawasan industri, Andi Gani juga tak segan door to door kerumah warga agar masyarakat bisa mengenal lebih dekat sosok Ganjar-Mahfud.

Gus Yahya Minta Israel Buka Akses Masjidil Aqsa Selama Ramadan

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. (Foto: Ist)
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Israel untuk membuka akses Masjidil Aqsa bagi umat muslim selama Ramadan.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/3/2024).

“Sudah beberapa waktu ini Masjidil Aqsa ditutup aksesnya dari umat Islam yang ingin beribadah ke sana,” kata Gus Yahya.

Ia juga menyoroti tragedi kemanusiaan yang kian memburuk di Palestina, khususnya di Gaza dan Tepi Barat. Gus Yahya mengaku telah melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, termasuk pemerintah Indonesia melalui menteri luar negeri.

Situasi masih sangat sulit, dengan suara masyarakat internasional yang diabaikan oleh pihak yang terlibat. “Kami khawatir malapetaka yang sedang berlangsung cenderung menjadi status quo, karena semua suara masyarakat internasional sama sekali tidak didengar dan diabaikan oleh mereka yang terlibat di dalam bencana Palestina ini,” ujar dia.

Gus Yahya meminta, komunitas internasional, termasuk Pemerintah Indonesia, untuk terus mengambil inisiatif diplomatik internasional dan kebijakan-kebijakan yang tegas. Inisiatif berupa manuver-manuver diplomatik internasional, atau kebijakan-kebijakan yang decisive (tegas) dan dilaksanakan secara deliberate (hati-hati).

Ia juga meminta kepada aktor-aktor global agar mengingat bahwa membiarkan kebrutalan yang terjadi di Palestina bisa memicu dinamika yang berbahaya bagi stabilitas dan keamanan global. “Karena segala prinsip-prinsip hukum internasional dilanggar dan dengan ngotot dilindungi, dibiarkan untuk terus berlangsung dan bisa membuat putus asa seluruh masyarakat internasional atas tatanan internasional yang berdasarkan aturan-aturan yang sudah disepakati,” ucapnya.

Untuk itu, ia menuntut kepada aktor-aktor global agar segera menghentikan kekejaman yang terjadi di Gaza dan Palestina serta kembali kepada konsensus internasional yang telah disepakati. Menurutnya, pengabaian terhadap konsensus ini dapat mengguncangkan keyakinan masyarakat internasional pada tatanan internasional yang berdasarkan aturan.https://tanyakanpada.com/

Sambut Pilkada 2024, SETARA Dorong Pengarusutamaan Pembangunan Inklusif

Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute Sayyidatul Insiyah (Foto: Istimewa)
Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute Sayyidatul Insiyah (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka – Inklusi dan demokrasi merupakan pilar yang saling menyangga pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi bagi kepentingan bersama rakyat. Berbagai hasil riset SETARA Institute menunjukkan masih minimnya upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal.

Adanya berbagai produk hukum diskriminatif terhadap kelompok marjinal terutama minoritas SARA, ragam gender dan seksual, masyarakat adat, disabilitas, hingga perempuan menunjukkan bahwa isu-isu kelompok marjinal ini masih belum diketengahkan sebagai isu bersama dalam agenda pembangunan. Kesempatan dan ruang-ruang yang diberikan kepada kelompok marjinal dalam proses pembangunan daerah, baik pada tahap perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi belum sepenuhnya maksimal.

Dalam konteks momentum teknokratis, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, SETARA Institute telah memulai agenda advokasi pengarusutamaan pembangunan inklusif di Aceh, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.

Selain momentum teknokratis, pesta demokrasi Pilkada serentak 2024 juga menjadi momentum yang tepat untuk memperluas diskursus gagasan dan agenda pembangunan inklusif dengan memperluas keterlibatan kelompok marjinal dalam agenda pembangunan daerah melalui proses perencanaan yang partisipatif, memastikan agar produk hukum daerah yang dibuat berpihak pada perlindungan kelompok minoritas dan marjinal. “Bukan hanya di RPJMD, agenda pembangunan inklusif juga diharapkan menjadi visi dan misi kontestasi bagi calon-calon kepala daerah,” kata Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute Sayyidatul Insiyah.

Sebagai langkah dalam mewujudkan komitmen tersebut, SETARA Institute menyelenggarakan rangkaian peningkatan kapasitas bertema “Merancang Agenda Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Kelompok Marjinal” pada 4-7 Maret 2024. Strategi ini diawali dengan implementasi di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat dengan menyasar kelompok minoritas agama/kepercayaan, minoritas etnis, disabilitas, ragam gender dan seksual, masyarakat adat, serta berbagai organisasi masyarakat sipil di ketiga provinsi yang bekerja dalam advokasi isu-isu kelompok marjinal.

:Selain sebagi forum peningkatan kapasitas, melalui agenda tersebut juga telah terbentuk Koalisi ASPIRASI (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparasi, Inklusi, dan Demorkasi) di masing-masing provinsi, yaitu Koalisi ASPIRASI Sulawesi Selatan, Koalisi ASPIRASI Jawa Barat, dan Koalisi ASPIRASI Aceh. Ketiga Koalisi ini menjadi mitra strategis Koalisi ASPIRASI di tingkat nasional yang terdiri dari Perludem, Transparency International Indonesia (TII), SETARA Institute, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI),” jelas Sayyidatul.

Dari pemetaan masalah dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas tersebut, Koalisi ASPIRASI menyampaikan beberapa hal untuk dapat ditindaklanjuti bersama, di antaranya:

  1. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas ruang-ruang dialog yang konstruktif antara kelompok marjinal dan pemerintah, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pembahasan agenda-agenda pembangunan daerah terutama dalam momen penyusunan RPJMD 2025-2029 yang tahapannya telah dimulai di masing-masing daerah.
  2. Mengintensifkan komunikasi dengan aktor-aktor politik untuk menyalurkan aspirasi kelompok marjinal.
  3. Memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat sipil dan media dalam mengamplifikasi aspirasi dan kebutuhan kelompok marjinal.https://tanyakanpada.com/

Rakornas PMB, Wujudkan Indonesia Maju Dan Bermaslahat

Foto: Ist.

RM.id  Rakyat Merdeka – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Moderasi Beragama (MB), resmi dibuka oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Menag menyebut bahwa Rakornas MB ini, dimaksudkan agar terorkestrasi dengan baik dan muncul sinergi program serta rencana aksi yang jelas bagi penguatan MB, agar memiliki dampak yang lebih nyata di dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Saya meyakini bahwa penguatan Moderasi Beragama ini juga bisa menjadi sarana untuk mewujudkan Indonesia maju dan bermaslahat. Sekaligus, di saat yang sama muncul kehidupan berbangsa yang harmonis dalam damai dan penuh toleransi,” ujar Yaqut.

Dikatakan Gus Men, sapaan akrab Menag Yaqut, rakornas pertama pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 yang harus dijalankan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L).

Pemerintah memandang bahwa MB ini sangat penting dan hal yang urgen bagi bangsa ini.

Bagi Indonesia, kata Gus Men, keragaman itu merupakan takdir Tuhan yang harus diterima.

Hal ini adalah sebuah keniscayaan, Keragaman agama dan budaya bisa menjadi modal sosial, untuk mewujudkan pembangunan yang maju dan harmonis.

“Meskipun di sisi lain keragaman agama jika tidak dikelola dengan baik, juga bisa menjadi ancaman. Tantangan terbesar dari keragaman kita salah satunya adalah true claim atau klaim kebenaran,” imbuhnya.

Bukan hanya klaim kebenaran, kata Gus Men, tantangan yang dihadapi dalam hidup berbangsa dan bernegara ini, adalah masih adanya kelompok-kelompok tertentu yang mempertanyakan konsensus kebangsaan.

Di saat yang sama, penghormatan terhadap budaya lokal dan nilai-nilai tradisi juga semakin luntur.

“Formulasi Moderasi Beragama menghadirkan semangat beragama yang moderat, dengan empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan harus diperkuat, toleransi, anti kekerasan, dan memberikan penghormatan terhadap tradisi lokal,” tuturnya.

Diingatkan Gus Men, beragama dan berbangsa harus dilakukan secara komplementari dan tidak dihadapkan atau dipertentangkan.

Dia berharap upaya bersama ini dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis, rukun, dan damai benar-benar bisa dilaksanakan.

Saat ini penguatan MB sudah diatur secara resmi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023.

Di dalam Peraturan Presiden tersebut, pada pasal 9 ayat 2 disebutkan sekretariat bersama (Sekber) PMB melibatkan empat Kementerian Koordinator.

Keempatnya yaitu, Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, dan Kemenko Marves.

Gus Men selaku ketua pelaksanaan Sekber PMB, mengajak seluruh aparatur pemerintahan baik di pusat maupun daerah, untuk bersama-sama melaksanakan amanah perpres tersebut. Tidak hanya menjadi program, tetapi menjadi gerakan.

“Saya yakin, pasca rakornas ini akan muncul program dan sekaligus gerakan yang nyata di instansi kita masing-masing, agar dampaknya dapat terasa di masyarakat luas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Balitbang Diklat Suyitno dalam laporannya mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama, mengamanatkan pada semua K/L dan Pemerintah Provinsi, serta Kabupaten/Kota, harus ikut serta mengimplementasikan MB sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Menurutnya, pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa K/L yang sudah menganggarkan program penguatan MB.

“Tahun ini juga, menurut Perpres, Gus Menteri selaku ketua harian Sekretariat Bersama, akan menagih laporan dari semua K/L mengenai implementasi MB, termasuk dari Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” tegasnya.

Mengenai formulasinya, pada rakornas ini akan dibahas, mulai dari bentuk pelaporannya sampai tata cara pelaporannya.

Sebab, menurut Suyitno, pelaporannya ini juga akan dipantau langsung oleh Deputi V dan Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP).

Mengusung tema Sinergi Memperkuat Moderasi Beragama untuk Indonesia Maju dan Harmoni, Rakornas ini dihadiri para Pejabat Eselon I Kementerian Agama, Staf Ahli, Staf khusus, Tenaga Ahli, Deputi V KSP, para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Hadir pula Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Pejabat Tinggi Madya dari 14 Kementerian.

Serta, para utusan Kesbangpol Provinsi, serta para Kepala UPT di lingkungan Balitbang Diklat.https://tanyakanpada.com/